Sengketa Waris dalam Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Abstract

Waqf is an instrument of Islamic law that serves both social and religious functions and is intended to provide sustainable benefits to society. In practice, however, the administration of land waqf continues to face various challenges, particularly when waqf land has not been formally certified or supported by adequate administrative documentation. This situation may give rise to disputes after the waqif dies, especially when the heirs contest or attempt to reclaim land that has previously been endowed as waqf. Such disputes may become more complex when the waqf pledge is not supported by sufficient documentary evidence and physical control of the land remains with the waqif’s family. This study aims to analyze the legal status of land that has been endowed as waqf but remains uncertified, as well as the settlement of inheritance disputes involving waqf land from the perspective of Islamic law. This research employs a normative legal method using conceptual and statutory approaches. The findings indicate that, under Islamic law, once a waqf has been validly established in accordance with its pillars and requirements, the endowed property is, in principle, no longer part of the waqif’s personal estate and therefore cannot constitute an object of inheritance. The absence of a waqf certificate does not automatically invalidate the waqf; however, it may create evidentiary difficulties and increase the risk of future disputes. Therefore, the formal registration and certification of waqf land are essential to ensuring legal certainty, safeguarding waqf assets, and preventing future claims by heirs.

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam hukum Islam yang memiliki fungsi sosial dan keagamaan serta bertujuan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wakaf tanah masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya ketika tanah wakaf belum memiliki sertifikat resmi atau belum didukung oleh dokumen administrasi yang memadai. Kondisi tersebut dapat menimbulkan sengketa setelah wakif meninggal dunia, terutama ketika ahli waris mempersoalkan atau berupaya mengambil kembali tanah yang sebelumnya telah diwakafkan. Permasalahan dapat menjadi semakin kompleks apabila ikrar wakaf tidak didukung oleh bukti dokumenter yang memadai, sementara penguasaan fisik atas tanah masih berada pada keluarga wakif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum tanah yang telah diwakafkan tetapi belum bersertifikat serta penyelesaian sengketa waris atas tanah wakaf ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, apabila wakaf telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan rukun dan syarat wakaf, maka harta yang telah diwakafkan pada prinsipnya telah keluar dari kepemilikan pribadi wakif dan tidak lagi menjadi objek warisan. Ketiadaan sertifikat wakaf tidak serta-merta membatalkan keabsahan wakaf, tetapi dapat menimbulkan persoalan pembuktian dan meningkatkan risiko terjadinya sengketa. Oleh karena itu, pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi harta benda wakaf, serta mencegah klaim dari ahli waris di kemudian hari.