The role of Lokki village officials in improving infrastructure development in Lokki village, Huamual sub-district, West Seram Regency.
DOI:
https://doi.org/10.63309/dialektika.v23i2.631Keywords:
infrastructure development, dispute, regional, governmentAbstract
This research aims to determine the extent of the role of Negeri Lokki officials in enhancing infrastructure development in Lokki Village, Huamual District, West Seram Regency. This study employs a socio-legal research method with a qualitative approach. Data was collected through observation and in-depth interviews with officials, the Village Consultative Body (BPD), and several community leaders in Negeri Lokki. The findings indicate that infrastructure development in Negeri Lokki has been quite significant for the community. However, there is still a lack of coordination between the Village Government and the Regional Government regarding recurring issues in the village, particularly land disputes and funding shortages. Consequently, the Village Government faces difficulties in implementing programs provided by the Regional or Central Government.
Downloads
References
Ananda, A. 2012. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Desa. http://fandisos.blogspot.com/2012/01/peran-pemerintah,dalam pembangunandesa.html. diakses tanggal 20 Maret 2012.
Arikunto, S. 2005. Menejemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Arsyad, L. dkk. 2011. Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal. Yoygakarta: STIMYKPN.
Asnuddin, A. 2009. Pembangunan infrastruktur perdesaan dengan pelibatan masyarakat setempat. Smartek, 7(4). NIM, U. H., & Martoyo, H. 2019. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Publika-Jurnal Ilmu Administrasi Negara,
Badan pusat Statistik. 2010. Data sensus penduduk Indonesia
Budiman, A.1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT. Gramedian Pustaka Utama.
Dardak, H. 2004. Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
Effendi, L. 2004. Pokok-Pokok Hukum Administrasi. Malang: Bayumedia Publishing.
Hanjani, S. 2014. Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Ctk. Pertama. Yogyakarta: Gava Media.
Harefa, M. 2015. Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika http//www.ekorakyat.org
Isnaini, H., dkk, 2017. Hadis-hadis Ekonomi. Edisi Pertama. Medan: Kencana.
Litualy, J. R., & Ratuanak, A. M. D. (2024). Pancasila sebagai landasan ideologis bagi pengembangan keilmuan pada komunitas akademik di Indonesia dan tantangan globalisasi. Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS, 2(2), 281-294.
Lubis, H. (2017). Mengentaskan Kemiskinan: Multidimensional Approach. Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika, 3(1), 1-9.
Maharani, C., Ningrum, D. A., Fatmawati, A. E., & Fadilla, A. (2024). Dampak kemiskinan terhadap kualitas pendidikan anak di Indonesia: Rekomendasi kebijakan yang efektif. Journal of Macroeconomics and Social Development, 1(3), 1-10.
Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru. Penerbit Andi.
Namlis, A. (2018). Dinamika implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jurnal Kajian Pemerintahan, 4(1), 40–47. Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau.
Ningrum, E. P., Sumarno, M., Nursyamsi, S. E., & Siregar, N. (2024). Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan. PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 7(2), 116-126.
Pangkey, D. K. 2016. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 3(1), 161096. Suruan, A. L., Rompas, W., & Tulusan, F. 2019. Upaya Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Administrasi Publik,
Posumah, F. (2015). Pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(2), 1–13. Universitas Sam Ratulangi Manado.
Sibero, M. T., & Sibero, D. (2017). Tradisi Merdang Merdem Kalak Karo di Desa Juhar, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 12, 91–100.
Siregar, L. S. (2024). Efek Perubahan Iklim terhadap Produktivitas Pertanian di Asia Tenggara. Circle Archive, 1(5).
Umar, D. A., Mukramin, S. U., Arifin, J., & Aziz, F. (2023). Kemiskinan masyarakat urban Makassar. Jurnal Kajian dan Penelitian Umum, 1(4), 12-25.
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Weenas, N. A., Lengkong, D., & Mambo, R. (2015). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Karegesan Kec. Kauditan Kab. Minut (Satu Studi Di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten)
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
