EVALUASI ANGGARAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG

Abstract

PIPPK merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Walikota bandung dan tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung No. 281 tahun 2015. Pemerintah Kota Bandung berharap program PIPPK dapat mewujudkan sinergi kinerja aparatur daerah dengan lembaga masyarakat. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk dapat menilai sejauh mana pencapaian keberhasilan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewiilayahan di Kecamatan Cibiru Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif karena relevan dengan permasalahan yang ada dan untuk mendeskripsikan objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terkait dengan evaluasi anggaran program inovasi pembangunan dan Pemberdayaan Daerah. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Cibiru Bandung belum terealisasi secara maksimal, sedangkan aspek yang paling vital yang menyebabkan kurangnya pelaksanaan PIPPK ini adalah masalah anggaran dan pemberdayaan masyarakat yang masih kurang diperhatikan.

PIPPK is one of the programs launched by the mayor of bandung and contained in the Bandung Mayor Regulation No. 281 of 2015. Bandung city government hopes that the PIPPK Program can realize the synergy of regional apparatus performance with community institutions. The purpose of this researcher is to be able to assess the extent to which the achievement of the success of the development innovation and Empowerment Program in the District Cibiru Bandung. The research method used in this study is a qualitative research method because it is relevant to the existing problems and to describe the object of research to be studied by the researcher is related to the evaluation of the budget of the development innovation program and regional empowerment. The results of this evaluation showed that the implementation of PIPPK in Cibiru District Bandung has not been realized to the maximum, while the most vital aspects that cause the lack of implementation of this PIPPK is the problem of budget and community empowerment are still less attention.