Juridical Review of the Foreigners Traffic Module System (MOLINA) in the Perspective of Law Number 6 of 2011 on Immigration
DOI:
https://doi.org/10.63309/dialektika.v23i2.642Keywords:
Immigration, Foreign Nationals, Stay Permit.Abstract
Abstract
Immigration is a vital instrument in safeguarding a nation's sovereignty and security, especially amid increasing global mobility driven by advances in transportation technology and the openness of international relations. As a popular destination for tourism and foreign labor, Indonesia faces significant challenges in monitoring the movement and activities of foreign nationals within its territory. Law Number 6 of 2011 on Immigration regulates various types of residence permits for Foreign Nationals (FNs), including Visit Stay Permits (ITK), Limited Stay Permits (ITAS), Permanent Stay Permits (ITAP), and Special Immigration Stay Permits. To support its supervisory function, the Directorate General of Immigration developed the Foreign Nationals Traffic Module System (MOLINA), a digital information system that records and analyzes real-time data on the movement of FNs. Although MOLINA has proven effective in supporting immigration supervision, administrative services, and enforcement, it lacks explicit legal grounding within the Immigration Law, leading to a legal vacuum and raising concerns regarding administrative legitimacy and personal data protection. Therefore, this research is crucial as a normative legal study of the legality and legal status of MOLINA from the perspective of Indonesia’s positive law. It also responds to the rising number of stay permit violations by foreign nationals in strategic areas such as Bali and aims to encourage regulatory reform in immigration to become more adaptive to technological developments and the demands of fair law enforcement.
Keywords: Immigration, Foreign Nationals, Stay Permit.
Downloads
References
Aji, M. R. S., Doroteusgaza, R. E., & Pakpahan, F. W. (2022). imigrasi. Pemeriksaan dokumen perjalanan adalah langkah penting untuk memastikan pengawasan dan keamanan. 57 Pelanggaran atau ancaman terkait dengan keimigrasian dapat timbul dengan kedatangan orang asing di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pihak imigrasi akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, termasuk penerapan. PENGAWASAN KEIMIGRASIAN, 70.
Direktorat Jenderal Imigrasi. 2023. Kebijakan Izin Tinggal Keimigrasian. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta
Djou, A. M. G., Hartati, S., & Budianto, H. (2024). Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara atas Keputusan Administratif yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Jurnal Kolaboratif Sains, 7(12), 4671-4676.
Fadillah, R. 2023. Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia. Jurnal Keimigrasian dan Hukum Internasional, 5(1).
Hamidi, J., & Christian, C. 2021. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
Hasibuan, A. (2018). Sistem Informasi Keimigrasian dalam Pengawasan Lalu Lintas Orang Asing di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kebijakan, 24(2), 155-168.
Hidayat, R. 2023. Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Keimigrasian. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 15(3).
Kantor Imigrasi Yogyakarta. 2020. Buku Manual Interaktif: Visa Elektronik. Kantor Imigrasi Yogyakarta, Yogyakarta.
Kartika, N. 2021. Kajian Efektivitas Pengawasan WNA di Indonesia. Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2)
Lestari, I. 2020. Kebijakan Hukum Keimigrasian dalam Pengawasan Warga Negara Asing di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 6(3).
Marzuki, P. M. 2020. Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Pelanggaran Keimigrasian.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Sistem Informasi Keimigrasian.
Purnomo, B. 2023. Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Tinggal WNA. Jurnal Hukum dan Keadilan, 11(4).
Putra, W. 2022. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap WNA Overstay di Bali. Jurnal Lex Privatum, 10(1).
Rahmawati, E. 2021. Analisis Yuridis Pelanggaran Izin Tinggal WNA di Wilayah Bali. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(2).
Ramli, A. 2020. Kebijakan Imigrasi dalam Perspektif Hukum Internasional. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
Sembiring, J. 2021. Hukum dan Kebijakan Keimigrasian di Indonesia. Prenadamedia Group, Jakarta.
Setiawan, Y. 2020. Analisis Terhadap Penindakan WNA yang Melanggar Izin Tinggal. Jurnal Hukum dan HAM, 7(2).
Sitompul, J. (2019). Implementasi Sistem Modul Lalu Lintas Orang Asing (MOLINA) dalam Pengawasan Keimigrasian: Tantangan dan Peluang. Jurnal Keimigrasian, 11(1), 37-50
Sofni, A. (2025). Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum dan Hukum Islam. Journal of Law and Legal System, 1(1), 1-7.
Suhartono, A. 2019. Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bidang Keimigrasian. Sinar Grafika, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Wahyudi, F. 2023. Tinjauan Yuridis tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian. Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 12(1).
Widodo, J. 2018. Hukum Administrasi Negara. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
