Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Asas Keadilan Berimbang

Abstract

Inheritance cases before Indonesia’s religious courts, combined with uncertainty concerning substitution, exclusion, and share limits, underscore the urgency of clarifying substitute heirs under the Compilation of Islamic Law. This study analyzes the construction of substitute-heir status and evaluates the application of balanced justice under Article 185. Its theoretical framework draws on Hazairin’s mawālī concept, the hijab-mahjub doctrine, and Aristotelian distributive justice to assess proportional protection of inheritance rights. Using normative legal research, the study applies statutory and conceptual approaches, literature and document review, purposive selection of legal materials, and qualitative-prescriptive analysis. The findings show that substitution applies to children of heirs who predecease the decedent, subject to Article 173, while their shares may not exceed those of heirs equivalent to the substituted person. Balanced justice operates through recognition of status, limitation of shares, and adjustment to each heir configuration, although uncertainties concerning exclusion and substitution degrees require clearer implementation guidelines.

Tingginya perkara kewarisan di peradilan agama serta ketidakjelasan hubungan penggantian kedudukan, hijab, dan batas bagian menunjukkan urgensi penataan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kedudukan ahli waris pengganti dan mengevaluasi penerapan asas keadilan berimbang berdasarkan Pasal 185 KHI. Kajian bertumpu pada konsep mawālī Hazairin, teori hijab-mahjub, dan keadilan distributif Aristoteles untuk menilai proporsionalitas perlindungan hak. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi kepustakaan serta dokumen, purposive sampling bahan hukum, dan analisis kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggantian berlaku bagi anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu, dengan pengecualian Pasal 173 KHI, sedangkan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat dengan pihak yang digantikan. Keadilan berimbang terwujud melalui pengakuan kedudukan, pembatasan bagian, dan penyesuaian terhadap konfigurasi ahli waris, tetapi ketidakjelasan mengenai hijab dan derajat penggantian masih memerlukan pedoman penerapan yang lebih rinci guna menjamin konsistensi dan kepastian hukum pembagian warisan.