Implementation of the Policy on the Enforcement of Regional Regulations and Regional Head Regulations by the Civil Service Police Unit of Bali Province
DOI:
https://doi.org/10.63309/dialektika.v23i2.686Keywords:
Optimization, Perkada, Civil Service Police Unit (Satpol PP)Abstract
Abstract
The Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Bali Province faces several challenges in enforcing Regional Regulations (Perda) and Regional Head Regulations (Perkada). The main obstacles include limited human resources, the public’s lack of understanding of the regulations, overlapping authority with customary institutions, and a public perception of Satpol PP as repressive. This situation, combined with inconsistent law enforcement, leads to low public compliance. This study aims to thoroughly examine how Satpol PP can optimize its enforcement of these regulations. The main research problems are to identify the challenges and obstacles faced by Satpol PP and to formulate effective strategies for improving law enforcement in Bali. The research uses a qualitative approach, with data gathered from observations, interviews, and documentation. The findings indicate that optimizing Satpol PP’s role is crucial for maintaining public order and social stability in Bali. This is achieved by harmonizing legal certainty with the socio-cultural sensitivity of the Balinese community. A key strategy identified is strong cross-agency coordination with the police, prosecutors, and customary villages. This collaboration makes the law enforcement process faster, more accurate, and socially acceptable.
Keywords: Optimization, Perkada, Civil Service Police Unit (Satpol PP)
Downloads
References
Abdul Wahab, S. (2008). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Agustino, L. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
Azwar, S. (2010). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset.
Binsar, L., Humaizi, & Hatta Ridho. (2023). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 di Provinsi Sumatera Utara.
Binsar, L., Humaizi, & Hatta Ridho. (2023). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 di Provinsi Sumatera Utara.
Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the New Public Management. Public Administration Review, 74(4), 445–456. https://doi.org/10.1111/puar.12238
Bungin, B. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Cozby, C. P. (2009). Methods in Behavioral Research (Edisi ke-9). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). Public Administration: An Action Orientation (7th ed.). Cengage Learning.
Heeks, R. (2006). Implementing and Managing eGovernment: An International Text. Sage Publications.
Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations (2nd ed.). Sage Publications
Islamy, M. I. (2007). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Junaedi, G. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Sukabumi.
Keban, T. Y. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
Linawati, R. H., & Chandrawati, T. (2023). Kinerja Satpol PP dalam tugas dan fungsi sebagai penegak peraturan daerah di Kabupaten Tana Tidung.
Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. Journal of Public Administration Research and Theory, 5(2), 145–174.
Meter, D. V., & Van Horn, C. E. (1997). The Policy Implementation Process. Beverly Hills: Sage Publications.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Edition 3). USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. UI-Press.
Moleong, L. J. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muhammad Ruchiyat Reynaldi. (2021). Perlindungan hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara
Nikolas Dasem. (2021). Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah.
Nugroho, D. R. (2008). Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
Pasolong, H. (2010). Teori Administrasi Negara. Bandung: Alfabeta.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas Angkutan Jalan
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Th.2017 tentang Pengelolaan Sapi Bali
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan orang
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2000 tentang Larangan Bermain LayangLayang dan Permainan Sejenis
Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perijinan Air Tanah
Peraturan Gubernur Nomor 79 h.2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali
Peraturan Gubernur Nomor 80 Th.2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa
Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali
Peraturan Gubernur Nomor 97 Th.2018 ttg. Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai
Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desiase 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru
Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan
Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali.
Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali.
Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Rusdi, M. A., Kadir, M. A., Ismed, K., & La Basri. (2021). Analisis kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda terhadap pedagang kaki lima di Kota Sorong
Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. Policy Studies Journal, 8(4), 538–560. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x
Sri Handayani. (2020). Evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bantul dalam rangka penegakan Perda
Subarsono, A. G. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
Suryawan, I. W. (2019). Peran Perda dalam Pengelolaan Tata Ruang dan Pariwisata Bali. Denpasar: Universitas Udayana Press.
Tamrin, M., & Kurniati. (2021). Fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang ketertiban umum di Kabupaten Sambas
Tiar, K. (2022). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu
Tyler, T. R. (2006). Why People Obey the Law. Princeton University Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo.
Yani, A. (2023). Kewenangan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Perda pajak daerah dan retribusi daerah.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
